Terhadap penjelasan diatas telah jelas bahwa K3 merupakan
tanggungjawab bersama sebagai upaya keamanan dan keselamatan pekerja, yang
artinya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
(PAK).
Selanjutnya untuk mengetahui bahwa K3 merupakan tanggung jawab bersama dengan unsure-unsurnya, maka saudara dapat mencari peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja untuk bahan diskusi berikutnya dengan klik Topik 3 tentang Perundangan K3
Peraturan Perundangan K3
BalasHapus1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
peraturan K3
BalasHapus1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusPeraturan perundangan Keselamatan Kerja :
BalasHapusUndang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
BalasHapus1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
7. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1. UU No 1 Thn 1970 ttg keselamatan kerja
BalasHapus2. UU nO 23 Thn 1992 ttg kesehatan kerja
3. UU No 13 Thn 2003 Ttg ketenaga kerjaan.
4. Peraturan memteri tenaga kerja No.per.05/men/1996 Ttg sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
1. UU N0 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
BalasHapus2. UU N0 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEk
3. UU N0 23 tahun 1992 tentang kesehatan
4. UU N0 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
5. UU N0 3 tahun 1969 tentang persetujuan konveksi organisasi perburuhan N0. 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan perkantoran.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja
terima kasih sekali atas semua tambahan referensi peraturan perundangan tentang K3, bagaimana dengan yang lain??
BalasHapusmari bersama-sama belajar untuk lebih mengetahui apa yang menjadi dasar kita dalam membina pekerja yang sehat dan produktif, baik secara formal maupun non formal
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
BalasHapus2.Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3.Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
4.Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
BalasHapusPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Dokter dan Paramedis Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.
3. Jamsostek
Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Kecelakaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan Ketenagakerjaan
Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.: Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
5. Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
6. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan perundangan tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri serta Surat Edaran
BalasHapusMenteri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani K3.Salah satu Undang-Undang yang terkait dengan K3 adalah Undang67Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang tentang K3 pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Veiligheids Reglement Tahun 1910 (VR 1910 Stbl. 406). UU No. 1 Th. 1970 terdiri dari 11 Bab dan 18 Pasal, dan mulai berlaku sejak 12 Januari 1970.
Undang-Undang lain yang terkait dengan K3 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undang-undangini terdiri dari 28 bab dan 193 Pasal, dan mulai berlaku sejak 25 Maret 2003.Walaupun Undang-undang ini banyak mengatur tentang ketenaga kerjaan,namun disinggung juga tentang K3, terutama pada Bab X yang berisi tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.Terkait dengan K3 di bidang pesawat uap dan bejana tekan, terdapat Undang-Undang Uap Tahun 1930(Stoom Ordonantie 1930).
Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Keselamatan kerja
BalasHapusUU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan Perundangan K3 :
BalasHapusa. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan atau Keselamatan Kerja yaitu :
BalasHapus1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
1.UU N0 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
BalasHapus2. UU N0 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEk
3. UU N0 23 tahun 1992 tentang kesehatan
4. UU N0 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
5. UU N0 3 tahun 1969 tentang persetujuan konveksi organisasi perburuhan N0. 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan perkantoran.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja
peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja :
BalasHapus1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
BalasHapus2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
Peraturan/Perundangan tentang K3 :
BalasHapusa. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
peraturan K3
BalasHapus1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan atau Keselamatan Kerja yaitu :
BalasHapus1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
Selain Undang-Undang, terdapat beberapa peraturan yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari Undang-undang tentang K3.Beberapa peraturan yang terkait dengan K3 di bidang industri yang perlu diketahui antara lain:
1. Paraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening 1930).
2. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahn 1964 tentang
Syarat-syarat Kesehatan,Kebersihan, dan Penerangan di Tempat
Kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04.MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan,Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02.MEN/1992 Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP. 13/MEN/1984 Tentang Pola Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.UU no.1 tahun 1970 ttg keselamatan kerja
BalasHapus2.UU no. 23 tahun 1992 ttg kesehatan kerja
3.UU no.13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan
4.PP RI no.11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi
5.PP no.7 tahun 1973 ttg pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
6. PP no.13 tahun 1973 ttg pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan
7.Keputusan Presiden no.22 tahun 1993 ttg penyakit timbul akibat hubungan kerja
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
BalasHapus2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1.UU No 1 thn 1970 tentang keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5.PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6.PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7.Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan/Perundangan tentang K3 :
BalasHapusa. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1.Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
BalasHapus2.UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan
Pasal 3 : Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 9 : Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10 : Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
3.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
4.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja3.
5.Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
BalasHapus2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
6.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
BalasHapus1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
7. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
BalasHapus1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
7. PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
10.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
BalasHapus2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan/Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Kesehatan Kerja :
BalasHapus1. UU No 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU No 23 th 1992 tentang Kesehatan Kerja.
3. UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 th 1979 tentang Keselamatan. Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi.
5. PP No 7 th 1973 tentang Penawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 th 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 th 1993 tentang Penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan/Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Kesehatan Kerja :
BalasHapus1. UU No 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU No 23 th 1992 tentang Kesehatan Kerja.
3. UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No 11 th 1979 tentang Keselamatan. Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi.
5. PP No 7 th 1973 tentang Penawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
6. PP No 13 th 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
7. Keputusan Presiden No 22 th 1993 tentang Penyakit timbul akibat hubungan kerja.
Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
BalasHapus1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
7. PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
10.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh