30 Apr 2013

UU K3


Terhadap penjelasan diatas telah jelas bahwa K3 merupakan tanggungjawab bersama sebagai upaya keamanan dan keselamatan pekerja, yang artinya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK).





Selanjutnya untuk mengetahui bahwa K3 merupakan tanggung jawab bersama dengan unsure-unsurnya, maka saudara dapat mencari peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja untuk bahan diskusi berikutnya dengan klik Topik 3 tentang Perundangan K3

39 komentar:

  1. Peraturan Perundangan K3
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
    3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    4. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

    BalasHapus
  2. peraturan K3
    1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  3. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  4. Peraturan perundangan Keselamatan Kerja :
    Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
    Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    BalasHapus
  5. Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
    1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    7. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.

    BalasHapus
  6. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  7. 1. UU No 1 Thn 1970 ttg keselamatan kerja
    2. UU nO 23 Thn 1992 ttg kesehatan kerja
    3. UU No 13 Thn 2003 Ttg ketenaga kerjaan.
    4. Peraturan memteri tenaga kerja No.per.05/men/1996 Ttg sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

    BalasHapus
  8. 1. UU N0 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    2. UU N0 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEk
    3. UU N0 23 tahun 1992 tentang kesehatan
    4. UU N0 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
    5. UU N0 3 tahun 1969 tentang persetujuan konveksi organisasi perburuhan N0. 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan perkantoran.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja

    BalasHapus
  9. terima kasih sekali atas semua tambahan referensi peraturan perundangan tentang K3, bagaimana dengan yang lain??
    mari bersama-sama belajar untuk lebih mengetahui apa yang menjadi dasar kita dalam membina pekerja yang sehat dan produktif, baik secara formal maupun non formal

    BalasHapus
  10. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
    5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

    BalasHapus
  11. 1.Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2.Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
    3.Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    4.Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

    BalasHapus
  12. 1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    2. Dokter dan Paramedis Perusahaan

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.

    3. Jamsostek

    Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja

    4. Kecelakaan

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
    Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan Ketenagakerjaan
    Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.: Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

    5. Kesehatan Kerja

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

    6. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)

    Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    BalasHapus
  13. Peraturan perundangan tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri serta Surat Edaran
    Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani K3.Salah satu Undang-Undang yang terkait dengan K3 adalah Undang67Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang tentang K3 pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Veiligheids Reglement Tahun 1910 (VR 1910 Stbl. 406). UU No. 1 Th. 1970 terdiri dari 11 Bab dan 18 Pasal, dan mulai berlaku sejak 12 Januari 1970.


    Undang-Undang lain yang terkait dengan K3 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undang-undangini terdiri dari 28 bab dan 193 Pasal, dan mulai berlaku sejak 25 Maret 2003.Walaupun Undang-undang ini banyak mengatur tentang ketenaga kerjaan,namun disinggung juga tentang K3, terutama pada Bab X yang berisi tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.Terkait dengan K3 di bidang pesawat uap dan bejana tekan, terdapat Undang-Undang Uap Tahun 1930(Stoom Ordonantie 1930).

    BalasHapus
  14. Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Keselamatan kerja
    UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  15. Peraturan Perundangan K3 :
    a. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  16. Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan atau Keselamatan Kerja yaitu :
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    BalasHapus
  17. 1.UU N0 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
    2. UU N0 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEk
    3. UU N0 23 tahun 1992 tentang kesehatan
    4. UU N0 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
    5. UU N0 3 tahun 1969 tentang persetujuan konveksi organisasi perburuhan N0. 120 mengenai Higiene dalam perniagaan dan perkantoran.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja

    BalasHapus
  18. peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja :

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    BalasHapus
  19. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    BalasHapus
  20. Peraturan/Perundangan tentang K3 :
    a. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  21. peraturan K3
    1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  22. Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan atau Keselamatan Kerja yaitu :
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    Selain Undang-Undang, terdapat beberapa peraturan yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari Undang-undang tentang K3.Beberapa peraturan yang terkait dengan K3 di bidang industri yang perlu diketahui antara lain:
    1. Paraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening 1930).
    2. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahn 1964 tentang
    Syarat-syarat Kesehatan,Kebersihan, dan Penerangan di Tempat
    Kerja.
    3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja.
    4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
    5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
    6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan.
    7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04.MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan,Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02.MEN/1992 Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP. 13/MEN/1984 Tentang Pola Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    BalasHapus
  23. 1.UU no.1 tahun 1970 ttg keselamatan kerja
    2.UU no. 23 tahun 1992 ttg kesehatan kerja
    3.UU no.13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan
    4.PP RI no.11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi
    5.PP no.7 tahun 1973 ttg pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
    6. PP no.13 tahun 1973 ttg pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan
    7.Keputusan Presiden no.22 tahun 1993 ttg penyakit timbul akibat hubungan kerja

    BalasHapus
  24. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
    3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
    7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

    BalasHapus
  25. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  26. 1.UU No 1 thn 1970 tentang keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4.PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5.PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6.PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7.Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  27. Peraturan/Perundangan tentang K3 :
    a. UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    b. UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    c. UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    d. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    e. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    f. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    g. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  28. 1.Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan


    2.UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan

    Pasal 3 : Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
    Pasal 9 : Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama
    Pasal 10 : Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.


    3.Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)

    4.Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja3.

    5.Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang

    BalasHapus
  29. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  30. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  31. 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
    3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
    4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
    5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
    6.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

    7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

    8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

    9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

    BalasHapus
  32. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  33. Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
    1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    7. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.

    BalasHapus
  34. Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
    1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    7. PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
    10.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

    BalasHapus
  35. 1.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    5. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 tahun1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  36. Peraturan/Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Kesehatan Kerja :
    1. UU No 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    2. UU No 23 th 1992 tentang Kesehatan Kerja.
    3. UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 th 1979 tentang Keselamatan. Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi.
    5. PP No 7 th 1973 tentang Penawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 th 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 th 1993 tentang Penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  37. Peraturan/Perundangan tentang Ketenagakerjaan/Kesehatan Kerja :
    1. UU No 1 th 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    2. UU No 23 th 1992 tentang Kesehatan Kerja.
    3. UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4. PP RI No 11 th 1979 tentang Keselamatan. Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi.
    5. PP No 7 th 1973 tentang Penawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    6. PP No 13 th 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
    7. Keputusan Presiden No 22 th 1993 tentang Penyakit timbul akibat hubungan kerja.

    BalasHapus
  38. Peraturan/perundangan tentang ketenagakerjaan/keselamatan kerja:
    1. Keputusan Presiden No 22 tahun 1993 tentang penyakit timbul akibat hubungan kerja.
    2.UU No 23 thn 1992 tentang kesehatan kerja.
    3.UU No 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    4.UU No 1 thn 1970 ttg keselamatan kerja.
    5. PP RI No 11 thn 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan gas bumi.
    6. PP No 7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    7. PP No 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
    8. Undang–Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
    10.Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

    BalasHapus